Selain Konsultan Perencanaan, Kortim yang ada di BPJN Maluku juga merupakan pihak-pihak di balik munculnya perencanaan amburadul atau abal-abal yang merugikan rekanan mitra BPJN Maluku sehingga perlu dilakukan evaluasi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJN Maluku, David Samosir, kata sumber resmi di lembaga itu kepada media ini kemarin.
Tidak hanya Satker Perencanaan BPJN Maluku, Yulet Yoris sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap hasil perencanaan, tetapi Konsultan Perencanaan dan Kortim juga harus dievaluasi.
Menurutnya, semua hasil perencanaan berawal dari hasil kerja Konsultan Perencanaan. Mereka yang membuat dan mendesain perencanaan, kemudian hasilnya dibahas untuk mendapat persetujuan di tingkat Satker sebelum diserahkan kepada PPK.
Hanya saja, katanya, hasil perencanaan yang disodorkan tidak berdasarkan data lapangan karena mereka memang tidak turun ke lapangan, melainkan mendesain perencanaan dari belakang meja alias abal-abal.
Dampak dari hasil perencanaan abal-abal tersebut, sejumlah paket SBSN bernilai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah terancam macet di lapangan. Hal ini sangat merugikan kontraktor.
Menurutnya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kontraktor, tetapi juga pembangunan di daerah ini. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan menilai kemampuan daerah, terutama dalam memperoleh kue pembangunan, sebagai akibat ketidakmampuan dalam mendesain perencanaan yang profesional.
Konsultan Perencanaan bekerja dengan dibiayai oleh negara, namun mereka makan gaji buta karena tidak turun ke lapangan. Hasil yang disajikan hanya salin-tempel (copy-paste) dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga menyebabkan kontraktor menjerit.
Hal ini sudah berlangsung lama sehingga diharapkan ada langkah-langkah konkret dari Plt Kepala BPJN Maluku agar ke depan tidak ada lagi ditemukan perencanaan yang abal-abal dan kontraktor sebagai mitra BPJN Maluku dapat bekerja menyelesaikan pekerjaan dengan baik. (MTN)
